Etahnews.id | SIMALUNGUN – Ketua Maujana atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nagori Bandar Nagori, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, Tuahmin Purba, membantah keras tudingan penyunatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2024 yang dialamatkan kepada Pangulu Nagori (Kepala Desa) Rudi Amdani Damanik.Menurut Tuahmin, pemberitaan di beberapa media online yang menyebut bahwa Kepala Desa telah menyunat BLT hingga Rp79.155.000 tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia bersama anggota Maujana lainnya sangat menyayangkan berita yang dinilai menyudutkan itu.
"Bagaimana mungkin Kades kami disebut melakukan penyunatan, sementara kami dari BPD terus memantau pembagian BLT oleh bendahara desa dan Gamot (Kepala Dusun)," ujar Tuahmin saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (17/03/2025).
Ia menjelaskan bahwa pembagian BLT dilakukan dalam tiga periode dengan pengawasan ketat dari BPD. Pada pembagian pertama bulan Juni, dirinya langsung memonitor prosesnya. Selanjutnya, periode kedua (Juni-September) diawasi oleh Wakil Ketua BPD, Suardi Sipayung, sedangkan periode ketiga (Oktober-Desember) dipantau oleh Sekretaris BPD, Setiadin Purba.
Lebih lanjut, Tuahmin mengungkapkan bahwa perubahan jumlah penerima BLT dari 50 orang menjadi 75, lalu bertambah menjadi 86, hingga akhirnya mencapai 89 penerima bukanlah keputusan sepihak.
"Semua itu berdasarkan permohonan warga yang merasa layak menerima BLT, kemudian dibahas dalam musyawarah desa dan disetujui oleh 50 penerima awal untuk berbagi dengan warga lain. Keputusan ini juga sudah tercantum dalam berita acara," jelasnya.
Ia pun mengaku heran dengan pemberitaan yang menuding Kepala Desa melakukan pemotongan.
"Malu saya, Kades tidak pernah ikut dalam setiap pembagian, tapi disebut menyunat BLT. Saya juga sempat ditelepon oleh seorang wartawan yang mempertanyakan hal ini, dan saya tegaskan bahwa BPD selalu mengawasi proses pembagian. Jadi bagaimana mungkin ada penyunatan?" katanya.
Sementara itu, Bendahara Desa Bandar Nagori, Jhon Tuah Ridhol Purba, menjelaskan secara rinci bahwa dalam periode pertama, 50 penerima awal setuju berbagi kepada 25 warga tambahan, sehingga total penerima menjadi 75 orang dengan masing-masing mendapatkan Rp1 juta.
Pada periode kedua, jumlah penerima bertambah menjadi 86 orang, sehingga setiap orang menerima Rp697 ribu. Kemudian, pada periode ketiga, penerima meningkat menjadi 89 orang, dengan nominal pembagian Rp505 ribu per orang.
"Semua ini sudah melalui kesepakatan bersama dan ada dokumentasi serta berita acara yang menjelaskan bahwa 50 penerima awal bersedia berbagi kepada warga lain. Laporan pertanggungjawaban juga tetap sesuai ketentuan," ungkap Jhon.
Ia menambahkan, total anggaran BLT tahun 2024 sebesar Rp180 juta langsung masuk ke rekeningnya sebagai bendahara, dan proses pencairan serta penyalurannya dilakukan secara transparan.
Dengan adanya klarifikasi ini, Tuahmin Purba berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar. "Kami pastikan bahwa BLT dibagikan sesuai dengan hasil musyawarah dan aturan yang berlaku," pungkasnya. (DN).