Etahnews.id | BATAM - Aliansi Mahasiswa Kota Batam bersama Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Sumatra bagian Utara (SUMBAGUT) akan aksi didepan DPRD dan BP Batam pada Senin (23/12/24)
Aksi ini, buntut dari kejadian kekerasan hak asasi terhadap masyarakat terdampak Proyek Srategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang terindikasi dilakukan oleh Karyawan PT Makmur Elok Graha (MEG) yang mengakibatkan 8 orang korban yang diantara nya mengalami luka lebam, robek dibagian kepala, patah tangan hingga terkena busur anak panah.
Koordinator umum (kordum) aksi, Muryadi Aguspriawan mengatakan telah mengantar surat pemberitahuan aksi kepada Polresta barelang untuk melakukan aksi demonstrasi terkait dengan persoalan yang terjadi di Rempang.
"Kami akan fokus menyuarakan hak-hak masyarakat yang sampai saat ini masih di usik oleh PT MEG dan aksi demonstrasi ini akan ditujukan kepada DPRD kota Batam dan BP Batam pada Senin nanti" ujar kordum yang merupakan ketua BEM Unrika tersebut.
Pada waktu yang bersamaan, Jamaluddin lobang salahsatu koordinator lapangan (korlap) aksi tersebut mengatakan kekerasan yang terjadi pada masyarakat terdampak PSN Rempang Eco City merupakan kejahatan premanisme yang terstruktur dan sistematis.
"karyawan PT MEG merusak fasilitas dan kendaraan warga dengan persiapan yang matang, mereka datang dengan mobil dan beberapa motor sembari membawa Sajam, itu kejahatan yang telah disiapkan" tegas Jamal
Dia menilai, BP Batam harus bertanggungjawab atas kekerasan di Rempang yang dilakukan oleh karyawan PT MEG
"Kita akan lakukan aksi massa di BP Batam, kita meminta pertanggungjawabannya agar menyurati gubernur terkait yang dilakukan PT MEG, kita juga akan aksi demonstrasi di DPRD kota Batam agar semua stakeholder dipanggil untuk proses penyelesaian" ujar Jamaluddin.
Sementara itu, Respati Hadinata selaku Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Batam sekaligus Koordinator Wilayah Sumatera Bagian Utara BEM SI Kerakyatan, menyampaikan Aksi yang akan dilakukan pada 23 Desember mendatang Sebagai Bentuk perlawanan atas ketidakadilan yang terus dibiarkan terjadi di Pulau Rempang.
"Konflik ini tidak hanya sekadar soal pembangunan fisik atau investasi asing, tetapi soal bagaimana negara mengabaikan hak-hak rakyat demi kepentingan modal." Tegas nya
Lebih lanjut, ia menilai Rempang Galang menjadi simbol kapitalisme yang mengakar dalam kebijakan pemerintah, dengan menjadikan rakyat sebagai korban utama.
"Dibalik dalih PSN, pemerintah dan BP Batam secara terang-terangan meminggirkan masyarakat adat yang telah tinggal di wilayah tersebut selama ratusan tahun. Mereka dianggap sebagai hambatan pembangunan, sementara suara mereka terus diabaikan, bahkan dibungkam dengan tindakan represif" jelas Respati.
Lebih lanjut, KORWIL BEM SI SUMBAGUT itu menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk bergabung membersamai massa aksi di BP Batam.
"Apa yang terjadi di Rempang adalah ancaman bagi semua rakyat Indonesia yang percaya pada keadilan sosial. Jika kita membiarkan ini terjadi, maka kita memberi ruang bagi praktik serupa untuk terus terjadi di wilayah lain" tutupnya.(DN)