Etahnews. id | BATAM - Puluhan warga pengguna jalan Trans Barelang di Batam mengadu ke kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam. Para warga ini menyampaikan keluhan mereka atas upaya yang dilakukan oleh pengusaha PT. Karya Adhikari Batam terkait rencana relokasi mereka.
Warga yang terkena dampak dari rencana relokasi ini menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap hak-hak mereka sebagai pemilik lahan dan pengguna jalan.
Mereka menuntut agar pihak pengusaha memikirkan dampak sosial warga yang telah menempati lokasi ini sudah puluhan tahun. Bahkan mereka menolak jika pengusaha menggunakan cara cara yang kurang elegan atau tekanan dalam proses relokasi tersebut.
Menurut salah satu warga, Parluhutan Sihombing yang turut serta hadir ke kantor Ditpam dan BP Batam ini, "Kami meminta pemerintah setempat, khususnya BP Batam, untuk memperhatikan hak-hak kami sebagai warga yang terkena dampak. Kami tidak akan terima jika kami direlokasi oleh pihak pengusaha, namun jikalau pemerintah yang akan mengunakan Row jalan Trans Barelang di wilayah RT 03/RW 023 tersebut kami legowo dan tidak meminta ganti rugi apapun", imbuhnya.
"Dengan menyampaikan aspirasi dan keluhan kami ke kantor Ditpam dan BP Batam, kami berharap agar BP Batam segera mengambil langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak warga yang terdampak.
Hal senada disampaikan, Rinto Nainggolan. "Dalam surat edaran yang di keluarkan oleh pemerintah kota Batam melalui tim terpadu pengawasan dan penertiban bangunan liar kota Batam per tanggal 6 Mei 2024. Kami dihimbau untuk membongkar bangunan kami terhitung tanggal 7 - 13 Mei 2024, dan jikalau tidak di indahkan, maka tim terpadu akan membongkar paksa bangunan kami", Jelasnya.
" Lokasi tersebut kan ROW Jalan, mengapa pihak pengusaha yang melakukan pendekatan kepada kami, bahkan mereka mengiming - imingi kami dengan biaya sagu hati mulai dari 1 juta hingga 7 juta. Masa ROW Jalan diberikan sagu hati dari pengusaha", tegasnya.
Pihak pengusaha PT. Karya Adhikari Batam belum memberikan tanggapan terkait keluhan para warga tersebut. Namun, dengan adanya aksi para warga ini menandakan ketegangan yang meningkat antara warga dan pengusaha terkait rencana pembangunan di wilayah tersebut. (DN).