Etahnews.id | BATAM - Terdakwa Roma Nasir Hutabarat Direktur PT Batam Riau Bertuah (BRB) divonis lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtavervolging) di perkara dugaan penipuan terhadap konsumen Ruko Bida Trade Center (BTC).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Roma Nasir Hutabarat menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum tanpa sepengetahuan konsumen Ruko BTC di Kecamatan Sungai Beduk itu.
Sebagaimana didakwakan sesuai Pasal 378 KUHP juncto Pasal 65 KUHPidana.
Meski begitu, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam menyatakan perbuatan terdakwa bukan tindak pidana, lewat persidangan pada Senin (13/05/2024).
“Menyatakan terdakwa Roma Nasir Hutabarat terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi merupakan bukan tindak pidana,” kata Benny Yoga Dharma yang bertugas sebagai Hakim Ketua, Senin (13/05).
“Menetapkan terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. serta memberikan harkat terdakwa dengan ketentuan kedudukan harkat serta martabatnya, dan membebankan biaya perkara terhadap negara,” jelas Benny.
Setelah membaca amar putusan, Benny menyuruh terdakwa Roma Hutabarat untuk berdiskusi dengan penasihat hukumnya.
“Bagaimana terdakwa dengan putusan ini, silakan berdiskusi dengan penasehat hukummu,” kata Benny.
Terlihat terdakwa Roma Nasir Hutabarat langsung mendatangi meja Penasehat hukumnya. Setelahnya, ia berdiskusi kembali ke kursi pesakitan.
“Gimana saudara terdakwa terhadap putusan ini, silakan konsultasi dengan penasihat hukummu,” kata Benny. Pertanyaan tersebut pun langsung dijawab oleh terdakwa Roma Nasir Hutabarat, “Terima yang mulia”.
“Penuntut umum bagaimana?” tanya Benny.
“Kami pikir-pikir yang mulia,” jelas jaksa penuntut umum (JPU) Adjudian Syahfitrah.
Tampak terdakwa Roma Nasir Hutabarat yang dan didampingi penasehat hukumnya Niko Nixon Situmorang.SH dan rekan mengaku lega dengan putusan tersebut.
Sidang dipimpin Hakim Ketua Benny Yoga Dharma, dengan Hakim Anggota David P Sitorus dan Monalisa Anita Thresia Siagian.
Dalam sidang sebelumnya, JPU menuntut terdakwa Roma Nasir Hutabarat dengan pidana penjara selama 1 tahun.
Menyikapi putusan tersebut, Niko Nixon Situmorang SH kuasa hukum direktur PT.BRB tersebut menyampaikan apresiasi atas putusan majelis hakim dalam persidangan hari ini. "Putusan klien kami divonis Lepas Onslag Van Rechtavervolging", jelas Niko.
Niko menambahkan, dalam pledoi yang kami sampaikan dalam persidangan sebelumnya, kita telah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan JPU.
Niko menyimpulkan bahwa terdakwa Nasir Hutabarat yang menjabat sebagai Direktur PT Batam Riau Bertuah tidak terbukti bersalah dan sudah mengganti kerugian para konsumen, namun sebagian para pelapor tidak mau menerima ganti rugi yang dimaksudkan , bahkan para pelapor meminta pengelolaan pasar serta uang Rp 3 Miliar, permintaan tersebut gat tidak mendasar.
Nikson menambahkan, "sebelum sidang putusan tersebut, kita juga telah berupaya menjalin komunikasi secara kekeluargaan dengan para pelapor, dan akan mengganti biaya kelebihan pembayaran yang dialami para pelapor. namun mereka tetap menolak dan meminta biaya diluar kewajaran" imbuhnya.
“Terdakwa telah mengganti kerugian, namun sebagian dari para pelapor tidak mau menerimanya, malah meminta untuk mengelola pasar dan uang Rp 3 miliar. Untuk itu kami minta majelis hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU,” ujar Niko Nixon.
Niko menambahkan, dalam pledoi yang kami sampaikan dalam persidangan sebelumnya, kita telah meminta majelis hakim untuk menolak dakwaan jaksa penuntut umum (JPU). Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan JPU.
Niko menyimpulkan bahwa terdakwa Nasir Hutabarat yang menjabat sebagai Direktur PT Batam Riau Bertuah tidak terbukti bersalah dan sudah mengganti kerugian para konsumen, namun sebagian para pelapor tidak mau menerima ganti rugi yang dimaksudkan , bahkan para pelapor meminta pengelolaan pasar serta uang Rp 3 Miliar, permintaan tersebut gat tidak mendasar.
Nikson menambahkan, "sebelum sidang putusan tersebut, kita juga telah berupaya menjalin komunikasi secara kekeluargaan dengan para pelapor, dan akan mengganti biaya kelebihan pembayaran yang dialami para pelapor. namun mereka tetap menolak dan meminta biaya diluar kewajaran" imbuhnya.
“Terdakwa telah mengganti kerugian, namun sebagian dari para pelapor tidak mau menerimanya, malah meminta untuk mengelola pasar dan uang Rp 3 miliar. Untuk itu kami minta majelis hakim membebaskan terdakwa dari semua dakwaan JPU,” ujar Niko Nixon.
Tidak Terima Putusan Hakim, Pelapor Orasi di PN Batam.
Putusan hakim itu tak diterima oleh para konsumen Ruko Bida Trade Center yang merasa dirugikan oleh terdakwa Roma Nasir Hutabarat.
Penolakan mereka pun berujung terjadi keributan dalam ruang sidang.
Usai persidangan ditutup, para konsumen Ruko BTC mencoba menemui majelis hakim namun tak dapat dipenuhi PN Batam.
“Kami hari ini betul-betul ditipu orang tapi dibebaskan hakim,” teriak salah seorang konsumen Ruko BTC, di lobi kantor PN Batam.
Kemudian di depan kantor PN Batam, mereka membentangkan spanduk berisi beberapa poin pernyataan sikap masyarakat Ruko Bida Trade Center, sebagai berikut:
1. Tuntutan jaksa sudah benar dan kami minta pada Pengadilan Negeri Batam dan Majelis Hakim menggunakan hati nurani mengadili seadil-adilnya.
2. Tuntutan kami sesuai dengan BAP (Pasal 372 dan 378)
3. Kami tidak memeras dan bukan mengelola pasar terdakwa Roma Nasir Hutabarat kembalikan uang kami yang sudah diambil
4. Kami hanya mengelola ruko sendiri yang kami beli atas kesepakatan bersama masyarakat Ruko BTC (jangan balikkan fakta sebenarnya)
5. Rumah potong hewan (RPH) segera ditertibkan/ pindahkan (janji sementara harus ditepati)
Putusan hakim itu tak diterima oleh para konsumen Ruko Bida Trade Center yang merasa dirugikan oleh terdakwa Roma Nasir Hutabarat.
Penolakan mereka pun berujung terjadi keributan dalam ruang sidang.
Usai persidangan ditutup, para konsumen Ruko BTC mencoba menemui majelis hakim namun tak dapat dipenuhi PN Batam.
“Kami hari ini betul-betul ditipu orang tapi dibebaskan hakim,” teriak salah seorang konsumen Ruko BTC, di lobi kantor PN Batam.
Kemudian di depan kantor PN Batam, mereka membentangkan spanduk berisi beberapa poin pernyataan sikap masyarakat Ruko Bida Trade Center, sebagai berikut:
1. Tuntutan jaksa sudah benar dan kami minta pada Pengadilan Negeri Batam dan Majelis Hakim menggunakan hati nurani mengadili seadil-adilnya.
2. Tuntutan kami sesuai dengan BAP (Pasal 372 dan 378)
3. Kami tidak memeras dan bukan mengelola pasar terdakwa Roma Nasir Hutabarat kembalikan uang kami yang sudah diambil
4. Kami hanya mengelola ruko sendiri yang kami beli atas kesepakatan bersama masyarakat Ruko BTC (jangan balikkan fakta sebenarnya)
5. Rumah potong hewan (RPH) segera ditertibkan/ pindahkan (janji sementara harus ditepati)
Dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, Roma Nasir Hutabarat didakwa membuat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dengan nilai transaksi Rp 300 juta, tidak sesuai yang ditandatangani konsumen.
Akibatnya, terjadi selisih pembayaran Biaya Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang disetorkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) selaku Direktur PT Batam Riau Bertuah. (DN).
Akibatnya, terjadi selisih pembayaran Biaya Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang disetorkan ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) selaku Direktur PT Batam Riau Bertuah. (DN).