 |
| Personel Bhabinkamtibmas saat melihat proses pencairan BLT ke masyarakat,Jumat (14/4/2023). (Foto: Humas Polda Kepri) |
Etahnews.id| Bintan - Sejumlah Bhabinkamtibmas melakukan pemantauan dan pengamaman terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana Desa dan Dinas Sosial Kabupaten Bintan, Jumat (14/4/2023).
Seperti yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Desa Kuala Sempang Brigadir Jufri Edi Dafrinal melakukan kegiatan monitoring dan pengamanan pelaksanaan penyaluran dana program BLT Lansia (Bantuan Langsung Tunai Bagi Lanjut Usia) Tahap 1 Bulan Januari s/d April Tahun 2023 yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bintan dan dilaksanakan di Balai Pertemuan Desa Kuala Sempang.
Adapun data yang diperoleh dari penerima dana BLT Lansia Tahap 1 bulan Januari s.d April Tahun 2023 Sebanyak 45 KK (Kepala Keluarga) dibayarkan secara langsung Rp.400.000/KK dengan perbulan nya Rp.100.000/KK dengan jumlah keseluruhan Rp.18.000.000.
Dari kegiatan tersebut sebanyak 12 KK dari jumlah keseluruhan ada yang tidak tersalurkan dikarenakan meninggal dunia, sudah terdata di Penerima BLT DD (Dana Desa), dan ada juga berhalangan hadir yang nantinya akan disalurkan door to door oleh pendamping BLT Lansia Desa Kuala Sempang.
Kapolres Bintan AKBP Riky Iswoyo mengatakan, Bhabinkamtibmas melakukan monitoring dan pengamanan di setiap pendistribusian bantuan pemerintah, baik bantuan yang bersumber dari Dana Desa, Dana Kabupaten maupun bersumber dari Pemerintahan pusat.
"Bhabinkamtibmas selalu hadir saat pendistribusian bantuan dari pemerintah untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah tersebut tepat sasaran, juga untuk mencegah terjadinya penyelewengan bantuan dari pemerintah," ujarnya.
"Bahkan Bhabintamtibmas kita mengikuti langsung petugas sampai kerumah penerima apabila penerima berhalangan datang ke tempat yang telah ditentukan," tambahnya.
Kapolres juga menghimbau kepada aparat yang ditugaskan melakukan penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat itu, agar dilakukan dengan baik.
"Lakukan tugas dengan baik, jangan sampai bantuan pemerintah tersebut, tidak sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerimanya," pesannya. (r)